Skip to content

Staf Khusus Presiden, Apa Dasar Hukumnya?

Maret 2, 2010

andiarif

Andi Arief

Tulisan Kompasianer yang berjudul “Staf Khusus Berpolitik Praktis” mengusik saya untuk untuk menelusuri lebih jauh mengenai Dasar Hukum Pembentukan Staf Khusus Presiden. Dalam tulisan tsb dijelaskan mengenai Dasar hukum tentang Pembentukan  Staf Khusus Presiden, yaitu Peraturan Presiden No. 40 tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden. Setelah saya telesuri ternyata Perpres tsb telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali lagi yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN, pada Pasal 11 menjelaskan mengenai materi yang terkandung dalam Peraturan Presiden, menurut UU tsb materinya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, maka yg menjadi dasar hukumnya adalah sesuai yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN yaitu:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;

Denny Indrayana

Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN, dasar hukumnya adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Berdasarkan ketentuan diatas, maka yg pertama perlu kita perhatikan adalah dasar hukum yg pertama, yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Revisi ke IV).

Apakah dasar hukum ini sesuai untuk Membentuk Staf Khusus Preseden?

  • Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan bunyi pasal diatas mengenai kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar, maka saya menelusuri pasal demi pasal yg tercantum dalam UUD 1945. Dari semua pasal tersebut,  pasal-pasal yang berhubungan dengan KEKUASAAN PEMERINTAH adalah:

  • Pasal 5
    (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
    (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
  • Pasal 6-9 (Mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Penghentian Presiden dan Wakil Presiden)
  • Pasal 10
    Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
  • Pasal 11
    (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
    (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.
  • Pasal 12
    Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.
  • Pasal 13
    (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul
    (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 14
    (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
    (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 14
    (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
    (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 16
    Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.
  • Pasal 17
    (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
    (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
    (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Velix (vernandowanggai.multiply.com)

Velix Wanggai

Kalau merujuk ke UUD, maka yang ada di atur adalah mengenai pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan Menteri-menteri.

Apakah Staf Khusus tsb setingkat dengan menteri?

Pasal 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  40  TAHUN  2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN menyatakan bahwa:

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.a.

Pasal ini menunjukkan bahwa Staf Khusus Presiden tidak setingkat dengan Menteri, artinya adalah Pembentukan Staf Khusus Presiden tidak ada dalam ketentuan UUD.

Mari kita lihat dasar hukum kedua, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

  • Pasal 11
  1. Pejabat Negara terdiri dari atas :
    a. Presiden dan Wakil Presiden;
    b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
    d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
    e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
    f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
    h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
    i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
    j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
    k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang
  2. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
  3. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
  4. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

Pada undang-undang diatas, tidak ada satu pasalpun yg menegaskan mengenai Staf Khusus Presiden.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pembentukan Staf Khusus Presiden sepertinya tidak berdasarkan undang-undang, pembentukan ini hanya berdasarkan PERATURAN PRESIDEN. Dan menurut ketentuan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN, maka PERPRES tidak boleh dijadikan dasar hukum, karena materi PERPRES hanya Petunjuk Teknis untuk melaksanakan perintah undang-undang.

Oleh sebab itu maka harus dipertanyakan, apa dasar hukum Pembentukan Staf Khusus Presiden?

Tulisan ini rencananya akan dikirim ke lembaga-lembaga terkait, maka tanggapan Pembaca sangat diharapkan untuk menguji kebenaran terhadap pemahaman penulis…

Baca juga 10 Artikel Pilihan Lainnya:

  1. Saat dan Waktu Itu
  2. Para Penjual Keperawanan
  3. Guling-Guling Goyang Gelinjang
  4. Mengintip Malam Pertama Pengantin Turki
  5. Menemukan Tuhan Lewat Seks
  6. Gila! ML Berjamaah buat Cetak Rekor Dunia
  7. Duh! 62,7 % Siswi Sudah tak Perawan?
  8. Gelisah Menanti Saat Bercinta
  9. Seks Itu Apa?
  10. Wow! Orgasme Ratusan Kali Sehari?
About these ads
6 Komentar leave one →
  1. Maret 3, 2010 1:41 am

    Orang kan nggak mungkin harus memeriksa UU sebanyak itu…. Jadi seharusnya ketika suatu struktur pemerintahan diumumkan, dasar hukum atau dasar UU nya juga harus diumumkan. Kalo memang benar2 ngga ada dasar hukumnya berarti siapa saja nanti jadi presiden boleh2 saja mengangkat, membentuk apa saja seenak udelnya…. yang bayar Rakyat ini……

    • duniakontraktor permalink
      Maret 3, 2010 2:30 am

      Tapat sekali Mas/Mbak S.

      Sebenarnya semua yg membebankan keuangan negara, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR…

  2. Maret 3, 2010 2:20 pm

    dulu ketika @SBY utk pertama kali memegang jabatan sebagai Presiden NKRI, dia sindir kan bahwa @Soeharto tidak tepat dengan ” ASPRI- nya ”, loh koq sekarang dia juga.
    disamping itu ” gak ada dasar hukum pembentukan STAF KHUSUS utk Presiden. sayang sekali. bagaimanapun pegawai2 ini kan kalau diangkat harus berdasarkan undang2, semuanya utk kepastian hukum.

    • duniakontraktor permalink
      Maret 3, 2010 5:03 pm

      Namanya juga senior, sukses lagi… Pasti diikuti dong..!

      Yang mengherankan, kenapa DPR gak pernah mempertanyakan ya…

Trackbacks

  1. Staf Khusus Presiden, Apa Dasar Hukumnya..? « Tender Watch
  2. Ting Posting « Berbuat Terbaik Dan Berbahagia Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 32 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: