Skip to content

Persyaratan Tender Makin Tidak Jelas

April 8, 2010

Laporan (1) Kegiatan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) Divisi Pengawasan Tender!

Pada tanggal 7 April 2007 atas nama Lembaga, saya mengikuti acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) pada Kegiatan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2010. Pada kegiatan ini panitia lelang terlalu banyak meminta persyaratan, dan persyaratannya juga bertentangan dengan ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003.

Persyaratan tersebut antara lain:

  1. Jaminan Penawaran harus dari Bank Umum (tidak boleh dari asuransi)
  2. Harus melampirkan Referensi Bank
  3. Neraca harus dilegalisir oleh Akuntan Register

Lembaga kami, LP3SI menentang persyaratan tersebut karena tidak sesuai dengan keppres nomor 80 tahun 2003, yang merupakan standar pelayanan pengadaan barang / jasa:pemerintah.

Menurut ketentuan, standar tsb antara lain:

  • Pada LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 dinyatakan:

Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  • Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada pasal 14, ayat (6) dan (7) Keppres nomor 80 tahun 2003 berbunyi:

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

Apabila nantinya panitia lelang tetap meminta persyaratan-persyaratan tsb, maka hal ini akan kami permasalahkan dan akan mengakibatkan batalnya pelelangan dan harus dilakukan pelelangan ulang.

Ketentuan mengenai sebab-sebab batalnya pelelangan, tercantum dalam LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 mengenai Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang, yang bunyinya:

1). Pelelangan dinyatakan gagal apabila:

h). Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku.

Demikianlah laporan kegiatan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) Divisi Pengawasan Tender ini, semoga protes kami dan peserta lelang lainnya mendapat respon yang positif dari panitia lelang.

Artikel ini juga dimuat di LEMBAGA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK dan duniakontraktor.wordpress.com

Tulisan terkait:

Nyata Korupsinya, Harus Segera Dihentikan…

Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dokumen Penawaran Tender Tidak Bersifat Rahasia Lagi…

Info Penting; Ayo Gunakan Hak Kita…

Panggil Mereka KORUPTOR..!

Mendagri Tunjuk Jamaah Korupsi…

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: