Skip to content

KPK Mencegah Nunun Ke Luar Negeri, Salahkah..?

April 11, 2010
tags: ,

KPK (Nebby/Primair)

Petrus Balapationa, kuasa hukum Direktur Utama PT Wahana Esa Sembada Nunun Nurbaeti, menyatakan kebijakan KPK untuk mengajukan pencegahan kliennya ke luar negeri adalah tindakan sewenang-wenang. Menurutnya, KPK telah beberapa kali melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan pencegahan keluar negeri terhadap orang yang belum resmi menjadi tersangka. Padahal, lanjut dia, dalam UU jelas diatur  bahwa mereka yang dicekal (cegah-tangkal) harus sudah menyandang status tersangka, terdakwa, atau terpidana. Sumber: Primair Online

Apakah yang dikatakan oleh Pak Pengacara Nunun itu sudah tepat?

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, pada BAB II mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK, dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Nunun adalah saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi pemberian cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR saat pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Sebelumnya, Nunun sudah dua kali tidak hadir dalam kesaksian yang dijadwalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Istri Adang Daradjatun itu mengaku sakit lupa berat, melalui surat yang disampaikannya ke persidangan.

Ketidak hadirannya sebagai saksi di pengadilan akan mngganggu KPK dalam menjalankan tugas penuntutan, jadi tindakan untuk mencegah Nunun ke luar negeri merupakan tindakan yang tepat dan bukanlah tindakan sewenang-wenang. Pernyataan kuasa hukum Nunun, bahwa KPK sudah bertindak sewenang-wenang telah melanggar ketentuan pasal 6 huruf c Undang-undang Advokat.

Sakit pelupa berat yang dikatakan oleh pihak Nunun, tdk bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir sebagai saksi di pengadilan. Sakit lupa berat hanya boleh dijadikan sebagai alasan supaya saksi tidak di sumpah pada saat keterangannya diambil di persidangan, hal ini seprti yang tercantum pada pasal 171 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Demikianlah, semoga hukum dan keadilan bisa ditegakkan…

Artikel ini juga dimuat di  duniakontraktor.wordpress.com

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: